PERAN PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA MASA REFORMASI

Lahirnya masa reformasi ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Soeharto pada taggal 21 Mei 1998, yang disebabkan oleh demonstrasi massa yang sangat besar yang menuntut perubahan dalam segala bidang termasuk bidang kebebasan politik, kebebasan pers serta pemberantasan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme. Presiden B.J.Habibie yang menggantikan Soeharto pada masa itu membuka kesan demokrasi ini dengan seluas-luasnya yaitu dengan membuka dan menjamin kebebasan pers serta membebaskan berdirinya partai-partai politik yang baru di Indonesia.

Untuk itu tidak mengherankan jika di tahun 1998 terdapat 181 partai politik baru dan 48 dari jumlah tersebut dinyatakan sah untuk mengikuti pemilu tahun 1999. Menjelang tahun 2004 terdapat 268 partai politik di Indonesia dan hanya 24 saja yang mengikuti pemilu.

Pemilu tahun 2004 yang diikuti oleh 24 partai politik saja yang dinyatakan memenuhi syarat. Besarnya jumlah ini tentunya sangat berbeda dengan masa orde baru yang hanya diikuti oleh tiga partai (PPP, PDI dan Golkar). Besarnya jumlah partai yang mengikuti pemilu jelas akan menambah nuansa dan tekanan persaingan. Seringkali koalisi antar partai dibentuk untuk meningkatkan posisi tawar- menawar dan memperbesar kemungkinan untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Tidak hanya masyarakat, partai politik sebagai suatu organisasi perlu belajar dan memahami konsep persaingan ini.

Penguduran diri Presiden Soeharto membuktikan bahwa muslim merupakan aspek yang berpengaruh dalam politik Indonesia. Pada masa reformasi muslim masih tetap memainkan peran penting yang akan mewarnai bentuk politik Indonesia. Munculnya Islam sebagai kekuatan politik berarti menegakkan Islam di arena politik.

Kuntowijoyo menggambarkan tiga fase perkembangan Islam di Indonesia. Pertama, pada awal kedatangan Islam di Indonesia, Islam meleburkan dirinya kepada karakteristik yang dominan dan berbasis mitologi agama yang ada di kepulauan ini. Kedua, pada abad ke- 20 Islam menjadi lebih teroganisir secara politik  dari 1930-an sampai 1960-an, ketika itu terdapat beberapa partai Islam menganjurkan agar Islam dijadikan dasar negara. Ketiga, adalah fase perkembangan Islam di Indonesia yaitu “Islam sebagai ide”.

Dalam fase terakhir ini Islam menyediakan basis intelektual bagi pendekatan kultural kepada Islam di Indonesia. Pada 1970-an pendekatan kultural ini banyak disuarakan mahasiswa muslim baik dari Universitas Islam atau yang lainnya. Pada 1980-an sejumlah pusat agama didirikan di Indonesia yang memberikan pengajaran Islam.

Di antara maraknya partai- partai baru yang muncul pada masa reformasi ini ialah lahirnya partai- partai yang menamakan diri sebagai partai Islam, pada masa reformasi tercatat kurang lebih 13 partai politik Islam yang telah berdiri. Namun hanya 8 partai yang mendaftar dan lolos seleksi untuk ikut dalam pemilihan umum 1999. Partai- partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Serikat Islam Indonesia 1905 (PSII 1905) dideklarasikan pada 21 Mei 1998, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) didirikan 29 Mei 1998, Partai Umat Islam (PUI) pada tanggal 26 Juni 1998, Partai Bulan Bintang (PBB) tanggal 17 Juli 1998, Partai Keadilan (PK) 20 Juli 1998, Partai Politik Islam Masyumi pada tanggal 28 Agustus 1998, dan Partai Persatuan (PP) tanggal 3 Januari 1999.

Semua partai tersebut secara formal mencantumkan Islam sebagai asasnya, akan tetapi tidak satupun dari partai ini yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam. Disamping partai- partai di atas, lahir pula partai politik Islam yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma’il, Msc diangkat sebagai presiden Partai Keadilan (PK) sejak tanggal 9 Agustus 1998. Nur Mahmudi dan kawan- kawannya yang tergabung dalam komunitas halaqah dan usrah dengan didirikannya partai ini adalah demi memperluas horizon dakwah. Baginya keterbukaan politik itu harus dimanfaatkan guna memperluas cakrawala dakwah. Maka kehadiran partai politik yang dipimpinnya itu adalah pelengkap dari aktivitas gerakan sosial, pendirian lembaga- lembaga sosial dan pendidikan yang merupakan langkah yang harus dilakukan dalam kerangka pembinaan umat secara lebih meluas dan lebih terstruktur.

Partai keadilan mencoba menghidupkan kembali prinsip kejamaahan di antara para aktivisnya sesuai dengan perintah Allah SWT dan tuntunan Rasul-Nya. Mereka berupaya saling mengenal, memahami, menolong dan hidup sepenanggungan dalam berbagai keadaan yang menyertainya. Eksperimen membangun komunitas jamaah dalam suatu partai politik itu diwujudkan adalah adanya struktur Dewan Syariah dalam organisasi partai yang mengontrol seluruh sepak terjang partai.

Sementara itu pada masa orde baru  Amin Rais disuruh untuk memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selalu mengalami tekanan politik karena pendirian PPP pada awal tahun 1970-an (dengan tekanan politik pemerintah yang kuat) adalah fusi dari partai- partai politik Islam yang ada saat itu. Maka di luar PPP, Amin Rais disarankan oleh kalangan aktivis “Islam Politik” yang tergabung dalam organisasi MARA (Majelis Amanat Rakyat) untuk memimpin partai baru yang dinamai Partai Bulan Bintang (PBB).

Namun Amin Rais mengundurkan diri karena Partai Bulan Bintang merupakan embrio atau rancangan dari BKUI (Badan Organisasi Umat Islam). Lembaga ini adalah semacam forum  bagi tokoh- tokoh ormas Islam dalam menanggapi berbagai isu. Maka Partai Bulan Bintang (PBB) resmi didirikan pada tanggal 17 Juli 1998, yang kemudian dideklarasikan kepada publik pada tanggal 26 Juli 1998. Yusril Ihza Mahendra  adalah ketua umum pertama PBB.

Nama Bulan Bintang dipakai dalam partai ini karena dimaksudkan sebagai simbol kesinambungan perjuangan Islam. Tujuan dari partai ini adalah menimba sebanyak- banyaknya kaidah dari ajaran Islam untuk kepentingan seluruh masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) yang diketuai oleh Amin Rais dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998. Partai ini dilahirkan dengan misi dan cita- cita yang berakar pada moral agama, kemanusiaan dan penghargaan yang tulus kepada kemajemukan sebagai ciri utama bangsa Indonesia. Dan kemajemukan itu diperlukan guna membangun kerja sama lintas etnik, agama, dan golongan guna mencapai cita- cita bangsa yang ditandai dengan peran negara yang dibatasi dalam hal melindungi martabat warganya atau perlindungan masyarakat sipil.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan pada tanggal 23 Juli 1998. Partai politik yang merupakan wadah aspirasi politik warga Nahdliyyin (NU) dideklarasikan oleh para kyai yaitu K.H. Ilyas Ruchiyat, K.H. Munawir Ali, K.H. Musthofa Bisri, K.H. Muchit Muzadi dan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Gus Dur mendesain PKB sebagai partai terbuka disebabkan Gus Dur dapat dikelompokkan sebagai pendukung aliran Islam Substansialis yang berlawanan dengan Islam formalis atau Islam Politik. Aliran Islam politik ini berusaha mewujudkan ajaran Islam terutama dalam kehidupan politik secara lebih lugas. Menurut Matori, PKB lahir sebagai partai yang inklusif dan terbuka. Sebab itulah PKB diarahkan pada penerimaan realitas pluarisme agama secara optimis. Dengan adanya kesadaran mendalam di kalangan NU untuk secara riil dan terus- menerus menggelorakan semangat keterbukaan dalam beragama demi mencapai cita- cita demokrasi dan persaudaraan bangsa, maka sikap keterbukaan yang menjadi prasyarat demokrasi mempunyai akar- akar yang kuat yaitu substansi ajaran agama itu sendiri.

Pada pemilu 1999 tidak satupun partai politik Islam tampil sebagai pemenang. Pada pemilu kedua setelah pemilu 1955, partai Islam mengalami kekalahan, namun ada beberapa yang masuk dalam tujuh besar dalam perolehan suara. Diantaranya PDI-P 33,76 %, Golkar 22,46%, PKB 12,62 %, PPP 10,72 %, PAN 7,12 %, PBB 1,94 %, dan PK 1,36 %. Kekalahan partai- partai Islam tidak hanya terjadi pada pemilu 1999, tetapi pada pemilu 2004 parpol Islam juga mengalami nasib yang sama.